POLITIK & PILKADA

Respon Isu Kongres Luar Biasa, AHY Temui Senior Partai Demokrat

Raup Ucapkan Terima Kasih Dukungan Masyarakat

Usai Dipecat Demokrat, Yus Sudarso Sebut Demokrat Bak Partai Kerajaan

Ada Upaya Kudeta AHY, Demokrat Pecat 7 Kadernya

Wawancara Khusus Bupati Gowa, Adnan Komitmen Jadikan Gowa Kabupaten Terbaik dan Terdepan di Sulsel

OLAHRAGA

  1. Timnas Indonesia U-23 Tumbangkan Tira Persikabo 2-0

  2. Kalah dari Chelsea, Klopp Akui Pukulan Besar bagi Liverpool

  3. Unggul Head to Head, Liverpool diprediksi Menang Kontra Chelsea di Anfield

  4. Mayoritas Warga Jepang Tolak Pelaksanaan Olimpiade Tokyo di 2021

  5. Polling AFC Tempatkan Delapan Pemain Muda Terbaik, Asnawi di Urutan Keempat

  6. Agen Sebut Maksimal Hanya 10 Klub yang Mampu Beli Haaland, 4 Diantaranya dari Inggris

  7. Prediksi dan Head to Head Atletico Madrid vs Chelsea di Liga Champions

SELEBRITI

Artis Rina Gunawan Meninggal Dunia

Frustrasi dengan Warganet +62, Dayana Berhenti Terima Followers

Ada Apa? Wulan Guritno Gugat Cerai Suaminya

Dijadwalkan Resepsi 21 Februari, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo Batal Nikah

Batal Nikah, Ayu Ting Ting Bongkar Fakta Baru Tentang Hubungannya dengan Aditya Jayusman

HUKUM & KRIMINAL

  1. Ini Motif Aisyah Nekad Membunuhnya Pacarnya Sendiri, Selebgram Asal Makassar

  2. Putusan Hebat dan Fenomenal, Warisan Hakim Agung Artidjo Alkostar

  3. Seorang Suami di Sabbang Selatan Tega Tebas Istri Hingga Tewas di Pematang Sawah

  4. NA Diciduk KPK, Dekan Fakultas Pertanian Unhas Kaget, Tidak Menyangka

  5. Beberapa Pemilik Perusahaan Merasa Dibohongi, Polda Sultra Jebloskan Ke Penjara Dirut PT Rosini Indonesia

49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diterbitkan oleh Pemerintah

Nasional | 2021-02-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sebanyak 45 PP dan 4 Perpres diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Ahad, 21 Februari 2021.

"Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Februari 2021.

Pertengahan Januari lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi sinyal bahwa aturan turunan UU yang mendapat pro kontra tersebut akan segera terbit. "Undang-undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya juga akan segera diterbitkan, sudah ada yang selesai dan yang lain segera menyusul," ujar Jokowi, 18 Januari 2021 lalu.

Baca juga: AHY Tegaskan Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Hampir seluruhnya dari daftar aturan turunan tersebut ditetapkan pada 2 Februari 2021. Beberapa aturan mencabut atau merevisi aturan terkait yang sudah ada sebelumnya, sementara beberapa yang lain menjadi aturan baru.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

"UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," ujar Yasonna 16 Februari 2021 lalu.

Yasonna berharap, dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, maka diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional.

Berikut adalah daftar aturan turunan tersebut:

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;




BERITA TERKAIT

Ditentang Berbagai Pihak, Jokowi Resmi Cabut Aturan Investasi Miras
Ferdinand Hutahaean: Tak Ada Negara yang Hancur Karena Miras
Terkait Polemik Investasi Miras, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Sebut Wapres Tak Bisa Berbuat Apa-apa
PB IDI Sarankan 4 Strategi  Kepada Pemerintah Agar Angka Covid-19 Terus Menurun
Catatan Satu Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia
Mantan Politisi Partai Demokrat Ini Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat
Soal Perpres Investasi Miras, Habib Rizieq: Maksiat!
KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 Deteksi Kapal Selam Asing
Ini Tiga Skenario Solusi Ketidakpastian UU ITE Menurut Fahri Hamzah
Bahas Strategi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Jilid II, Satgas Covid-19 Sultra Gelar Diskusi Virtual Via Zoom

TERPOPULER

  1. Ada Kongkalikong Penyusunan Tatib Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo?

  2. Soal Investasi Miras di Indonesia, Politisi PKS Bilang Ini ke Jokowi

  3. Ombudsman RI : Rektor UHO Kendari, Muh. Zamrun Firihu, Melakukan Plagiat Parah

  4. Beberapa Pemilik Perusahaan Merasa Dibohongi, Polda Sultra Jebloskan Ke Penjara Dirut PT Rosini Indonesia

  5. Akibat Tilep Dana Pusat, Oknum ASN Lutra Dipenjara

  6. Ini Besaran Insentif Kartu Prakerja Gelombang Ke-12

  7. Prediksi dan Head to Head Atletico Madrid vs Chelsea di Liga Champions

  8. Facebook Cs Terancam Blokir Jika Tak Lakukan Hal Ini

  9. Saksi Ahli JPU: Ada Solar dan Tinner di Gedung Kejagung yang Terbakar

  10. Disebut Gagal Tangani Peredaran Narkoba di Lapas, Pemuda dan Mahasiswa Desak Kemenkumham Copot Kalapas Kelas II A Kendari

RELIGI

Ramai Aktifitas Buzzer, MUI Terbitkan Fatwa, Simak Isinya.

Masjid Lautze Jadi Jembatan Etnis Tionghoa di Indonesia Mengenal Islam

Ini Keutamaan Jalan Kaki Menuju Masjid untuk Salat Berjamaah

Ingin Masuk Sorga? Simak Wasiat dari Umar bin Khattab

WHO Sebut Madinah sebagai Kota Tersehat di Dunia, Ini Alasannya

EKONOMI

  1. Tampuk Pimpinan Berganti, Minarni Lukman Nakhodai BP Jamsostek Sulawesi Tenggara

  2. Ini Besaran Insentif Kartu Prakerja Gelombang Ke-12

  3. Pencarian Mobil Baru di Google Melonjak

  4. Pajak 0% Mobil Baru, Begini Skenario Pleaksanaannya

  5. Harga Minyak Dunia Hampir Sentuh 60 Dolar AS Per Barel

  6. PT VDNI dan Pemerintah Gelar Rakor Persiapan Pembangunan Politeknik Industri

  7. Soal Wakaf Uang, Begini Hukum hingga Pemanfaatannya

  8. Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

  9. Buka Keran Ekspor 2021, Biji Mete Sultra Pasok Pasar Vietnam

  10. Jokowi Tetapkan Nilai Tunjangan PNS untuk 4 Jabatan Fungsional

  11. Jualan Pot Bunga saat Pandemi, Ibu Ini dapat Omset Jutaan Rupiah per Bulan

  12. Menguat Hingga 8 Persen, Saham Tesla Lampaui Facebook

49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diterbitkan oleh Pemerintah

Nasional | 2021-02-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sebanyak 45 PP dan 4 Perpres diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Ahad, 21 Februari 2021.

"Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Februari 2021.

Pertengahan Januari lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi sinyal bahwa aturan turunan UU yang mendapat pro kontra tersebut akan segera terbit. "Undang-undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya juga akan segera diterbitkan, sudah ada yang selesai dan yang lain segera menyusul," ujar Jokowi, 18 Januari 2021 lalu.

Baca juga: AHY Tegaskan Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Hampir seluruhnya dari daftar aturan turunan tersebut ditetapkan pada 2 Februari 2021. Beberapa aturan mencabut atau merevisi aturan terkait yang sudah ada sebelumnya, sementara beberapa yang lain menjadi aturan baru.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

"UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," ujar Yasonna 16 Februari 2021 lalu.

Yasonna berharap, dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, maka diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional.

Berikut adalah daftar aturan turunan tersebut:

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Berita Terkait

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020