POLITIK & PILKADA

Danny-Fatma Pastikan Hadiri Pleno Penetapan Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

Hasan Mbou Imbau Kader Partai Berkarya HMP Jaga Sultra Tetap Kondusif

Pilkada 2022, Gerindra Kendari Siap Usung Abdul Rasak-Andi Sulolipu

Ada Ramalan 2021 Ganti Presiden, RR: Sulit Dipercaya Tapi Indikasinya Ada

KPU Diskualifikasi Paslon Pemenang Pilkada Lampung, Ini Alasannya

OLAHRAGA

  1. Toyota Thailand Open : 2 Wakil Indonesia Raih Tiket ke Semi Final

  2. Meski Dinilai Bukan yang Terbaik di Dunia, Ronaldo Dikagumi Legenda Milan karena Hal Ini

  3. Usai Real Madrid Tersingkir dari Copa Del Rey, Zidane Terancam dipecat

  4. Lolos 16 Besar Copa Del Rey, Barcelona Susah Payah Kalahkan Cornella

  5. Jose Mourinho Sempat Selebrasi, Tottenham Vs Fulham Berakhir Seri

  6. Liga Inggris, Ini Prediksi Susunan Burnley Vs MU

  7. Hadapi Torino, Milan Berpeluang Lebarkan Jarak dengan Pesaing

SELEBRITI

Polisi Tetapkan Gisel sebagai Tersangka Kasus Video Syur

Rizky Billar Akhirnya Resmi Lamar Pujaan Hatinya, Lesty Kejora.

Kasus Video Syur 19 Detik, Gisel Diperiksa Polda Metro Jaya

Bukan Gosip! Aura Kasih Resmi Daftarkan Gugatan Cerai Suami ke PA Jaksel

Setelah istrinya, Sandiaga Uno Juga Dinyatakan Positif Corona

HUKUM & KRIMINAL

  1. Kisah Pilu Seorang Nenek Penjual Durian di Palopo, Dagangannya Digasak Sejumlah Remaja

  2. Keberadaan Harun Masiku Masih Misterius, KPK Didesak Terbitkan Red Notice

  3. Massa KKSS Datangi Bea Cukai Kepri Protes Kematian Haji Permata yang Tewas Tertembak

  4. Kasus RS Batua Disebut Bakal Seret Banyak Pejabat

  5. Ini Keputusan Hakim Terkait Gugatan PKPU QNB ke PT Semen Bosowa

Soal Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI, ICMI: Presiden Tak Boleh Gunakan Tentara Tanpa Keputusan Politik

Nasional | 2020-11-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo
JAKARTA, JALURINFO,- Pencopotan baliho Habib M. Rizieq Shihab oleh TNI, di DKI Jakarta, dikomentari Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo.

Anton menjelaskan, semua kebijakan yang terkait dengan lembaga pemerintahan harus melalui keputusan politik. Dalam arti, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Semua harus taati UU (undang-undang). Tanpa kecuali, apalagi termasuk TNI, Polri, ASN dan lain-lain. Dalam UU 34/ 2004 tentang TNI juga di Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi dunia, gerak tentara diatur rinci," ujar Anton saat dihubungi Redaksi, Sabtu (21/11).

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 5 Kembali Terjadi di Talaud, Simak Catatan BMKG

"Sekecil apa pun pelibatan TNI terhadap otoritas sipil harus dengan keputusan politik," sambungnya.

Anton berpendapat perintah Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, kepada jajarannya untuk menurunkan baliho HRS tidak memiliki alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.




BERITA TERKAIT

Ahli Epidemiologi Sebut Tak Perlu Khawatir dengan Efek Pasca Suntik Vaksin Covid-19
Nekat Modifikasi Pelat Nomor Kendaraan, Siap-siap Dipidana
Ini Penyebab RS Kini Hanya Terima Pasien Covid-19 Gejala Sedang hingga Kritis
Patut Waspada! BMKG Ingatkan 19 Wilayah Ini Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem
Seminggu Setelah Divaksin, Bupati Sleman Positif Covid 19
Begini Kondisi Kepulauan Talaud Sulut Usai Gempa M 7,1
Unifa Terjunkan Mahasiswa Program KKNE ke Lokasi Bencana Gempa Sulbar
Warga Wonogiri di Buat Panik Angin Puting Beliung
Begini Penjelasan Google Soal Simbol SOS di Pulau Laki yang Dihapus dari Maps
Benda Asing Mirip Rudal Bertuliskan China Ditemukan Nelayan Anambas

TERPOPULER

  1. Sekolahkan Anaknya hingga jadi Pengacara, Kini Digugat Anaknya di Pengadilan

  2. Unifa Terjunkan Mahasiswa Program KKNE ke Lokasi Bencana Gempa Sulbar

  3. Dosen Universitas Negeri di Makassar Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Rumah

  4. Massa KKSS Datangi Bea Cukai Kepri Protes Kematian Haji Permata yang Tewas Tertembak

  5. M1R SSB Sultra Bergerak Membuka Posko Peduli Gempa Sulbar

  6. BERITA VIDEO: Polda Sultra Ekspos Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 590 Gram yang Disita dari Kurir Jaringan Kalimantan

  7. BERITA VIDEO: 590 Gram Narkotika Berhasil Disita Polda Sultra Dari Pengedar Jaringan Kaimantan

  8. Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Sulbar, Meninggal Dunia di Tenda Pengungsian

  9. Strategi Penanganan Multibencana

    Oleh: Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST.M.Phil.

  10. Buka Keran Ekspor 2021, Biji Mete Sultra Pasok Pasar Vietnam

RELIGI

Begini Pandangan Syekh Ibnu Athaillah Soal Karakter Asli Kehidupan Dunia

Ini Wasiat Syech Ali Jaber Soal Keutamaan Membaca Surah Al-Mulk

Terapkan Kebijakan Baru, Pengguna WhatsApp Beralih ke Telegram atau Signal?

Bersikap Baik atau Benar, Mana yang Lebih Utama?

Ingin Selamat Dunia Akhirat, Ini 3 Penyakit Hati yang Wajib Dihindari

EKONOMI

  1. Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

  2. Buka Keran Ekspor 2021, Biji Mete Sultra Pasok Pasar Vietnam

  3. Jokowi Tetapkan Nilai Tunjangan PNS untuk 4 Jabatan Fungsional

  4. Jualan Pot Bunga saat Pandemi, Ibu Ini dapat Omset Jutaan Rupiah per Bulan

  5. Menguat Hingga 8 Persen, Saham Tesla Lampaui Facebook

  6. Abaikan Protokol Keesehatan , FMPK Minta Kadin Sultra Tunda Tahapan Muswil

  7. SC Musprov Kadin Sultra : Malu Kita, Masa pengusaha besar untuk menjadi ketua Kadin uang Rp 500 juta dipersoalkan

  8. Bos Alibaba Jack Ma Dikabarkan `Menghilang` Setelah Mengkritik Pemerintah China

  9. Gandeng PMI, Sandiaga Uno Akan Kembangkan Wisata Kemanusiaan di Indonesia

  10. Kabar Gembira! PPPK Juga akan Dapat Dana Pensiun

  11. Di Tengah Pandemi Covid-19, Harta Para Milyarder Melejit Tajam

  12. Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Soal Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI, ICMI: Presiden Tak Boleh Gunakan Tentara Tanpa Keputusan Politik

Nasional | 2020-11-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO,- Pencopotan baliho Habib M. Rizieq Shihab oleh TNI, di DKI Jakarta, dikomentari Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo.

Anton menjelaskan, semua kebijakan yang terkait dengan lembaga pemerintahan harus melalui keputusan politik. Dalam arti, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Semua harus taati UU (undang-undang). Tanpa kecuali, apalagi termasuk TNI, Polri, ASN dan lain-lain. Dalam UU 34/ 2004 tentang TNI juga di Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi dunia, gerak tentara diatur rinci," ujar Anton saat dihubungi Redaksi, Sabtu (21/11).

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 5 Kembali Terjadi di Talaud, Simak Catatan BMKG

"Sekecil apa pun pelibatan TNI terhadap otoritas sipil harus dengan keputusan politik," sambungnya.

Anton berpendapat perintah Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, kepada jajarannya untuk menurunkan baliho HRS tidak memiliki alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

Berita Terkait

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

PT AKM Somasi PT AKP

PT AKM Somasi PT AKP

dibaca 2455 kali

#PT AKM

Berita Sul-Sel

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020