POLITIK & PILKADA

Soal Peluang Duet Prabowo-Puan, Pengamat Bilang Begini

Musda DPD II Golkar Solid dan Harmonis, Modal Bagi TP untuk Maju di Pilgub Sulsel

Terpilih Aklamasi, Menantu NA Pimpin Golkar Bantaeng

Sekjen Golkar Sebut Perang Opini Pilpres 2024 Sudah Dimulai

Yel-yel " Taufan Pawe Gubernurku ” Bergemuruh di Hotel Novena Watampone

OLAHRAGA

  1. Tim Dokter Sebut Tidak Ingin Christian Eriksen Meninggal Lagi, Kariernya Berakhir?

  2. Hasil Euro 2020 : Iran Bantai Kamboja Hampir Selusin

  3. Hasil Euro 2020 : Swiss Berbagi Angka dengan Wales

  4. Asisten Pelatih Ungkap Sebab Kekalahan Telak Indonesia dari UEA

  5. Usai Kalahkan Turki di Laga Perdana Euro 2020, Mancini Bilang Begini

  6. Hasil Euro 2020 : Italia Bungkam Turki dengan Skor Telak

  7. Laga Indonesia vs UEA, Hadirkan Fakta Menarik Ini

SELEBRITI

Kejar Lailatul Qadar, Artis Ini Lakukan Itikaf

Akad Nikah Berlangsung Sederhana, UAS Resmi Jadi Suami Fatimah Az Zahra

Nathalie Holscher Dikabarkan Minggat Dari Rumah, Begini Respon Sule

Atta-Aurel Jadi Sorotan Akibat Unggah Video Soal Malam Pertama, Dikritik NU.

Jokowi Jadi Saksi Nikah, Lokasi Pernikahan Atta-Aurel Dijaga Ketat Paspampres

HUKUM & KRIMINAL

  1. Jadi Saksi Di Sidang Agung Sucipto, NA Akui Terima Uang tapi tak terkait Proyek Katanya.

  2. Kasus Benur , Sespri Edhy Prabowo Transfer Uang Rp 1 Miliar Ke rekening Karyawan Toko Durian

  3. Kejati Sultra Dinilai Lamban Eksekusi Dirut PT AKP, Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum Di Sultra

  4. Mahfud MD: Dulu Korupsi Terkoordinir, Sekarang Makin Meluas dan Dilakukan Sendiri-sendiri

  5. Satu Keluarga Kepala Desa di Ilaga Papua Ditembak Mati KKB

Bagaimana Kelanjutan Pasal Perzinaan di RKUHP? Ini Penjelasan Waketum PPP

Nasional | 2021-06-10

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya akan tetap mempertahankan pasal perzinaan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 417-419. Arsul mengatakan, karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Eropa.

"Kami akan pertahankan (pasal perzinaan dalam RKUHP). Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat karena budaya Indonesia memang beda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Arsul menilai pihak-pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan lalu beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat, maka orang tersebut belajar hukum barat, filsafat hukum barat dan budaya hukum barat. Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui dirinya belajar hukum perspektif barat namun apakah harus berpikir dengan perspektif tersebut.

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginan Maju di Pilpres 2024

"Memang konsep dan filosofi hukum barat memang beda dengan Indonesia. Kalau Barat hanya mengenal kerugian individu atau `individual damage`, namun di Indonesia ada kerugian masyarakat atau `communal damage`," ujarnya.

Menurutnya, karena ada kerugian masyarakat tersebut maka jangan heran kalau di Indonesia untuk "membersihkan" individu dari penilaian sosial, diarak keliling. Arsul menilai dalam pasal perzinaan tersebut justru mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri sehingga diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut.




BERITA TERKAIT

Utang LN Terus Meningkat dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Bagaimana dengan Rasio Utang?
HRS Sebut Nama Budi Gunawan dan Tito Karnavian Saat Bacakan Pledoi
Habib Rizieq Bandingkan Tuntutan Jaksa Terhadapnya yang Lebih Berat daripada Djoko Tjandra
Wujudkan Satu Data Kependudukan, Kemendagri dan BPS Kerjasama Garap KTP Digital
BPKH Persilakan Jamaah yang Batal Berangkat Haji Tarik Uangnya
Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran ke DPR Sebesar Rp 1,9 T
Meski KPK Tetap Mangkir, Komnas HAM Bisa Simpulkan Soal TWK
Dubes Saudi Luruskan Informasi Soal Pembatalan Haji, Termasuk Penggunaan Vaksin
Plt Jubir KPK Ungkap Alasan Pimpinan Tidak Hadiri Panggilan Komnas HAM
Akan Diperiksa Sebagai Saksi, Azis Syamsuddin Hadiri Panggilan KPK

TERPOPULER

  1. DPR Tantang Rizal Ramli dan Rocky Gerung Debat Terbuka Soal Dana Haji

  2. Kejati Sultra Dinilai Lamban Eksekusi Dirut PT AKP, Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum Di Sultra

  3. Soal Kabar Dana Haji Dipakai untuk Infrastruktur, Ini Penjelasan Menko PMK

  4. Satu Keluarga Kepala Desa di Ilaga Papua Ditembak Mati KKB

  5. Sketsa- sketsa

    PEMBANGUNAN STADION MATTOANGIN, “MAJU KENA-MUNDUR KENA”
    Catatan Syamsu Nur

  6. Utamakan Keselamatan Jamaah, Kemenag Batalkan Penyelenggaraan Haji 2021

  7. Syamsul Bahri Sebut 3 Kontraktor yang Pernah Titipkan Uang 1 Kardus untuk NA

  8. Kasus Bocornya Data 279 Juta Penduduk, Polri: Diduga Kuat Berasal dari Pembobolan Data BPJS Kesehatan

  9. Tersangka Kasus Korupsi, Mantan Dirut PT Antam Ditahan Kejaksaan Agung

  10. Sempat Terjadi Perselisihan, Pemda Luwu dan Torut Akhirnya Sepakat Soal Batas Wilayah

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  2. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  3. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  4. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  5. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  6. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  7. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  8. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  9. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  10. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  11. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

  12. Wow Harga Ikan di Palopo Melonjak, Tembus 1 Juta Per Gabus

Bagaimana Kelanjutan Pasal Perzinaan di RKUHP? Ini Penjelasan Waketum PPP

Nasional | 2021-06-10

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani
Choose Language!
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya akan tetap mempertahankan pasal perzinaan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 417-419. Arsul mengatakan, karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Eropa.

"Kami akan pertahankan (pasal perzinaan dalam RKUHP). Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat karena budaya Indonesia memang beda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Arsul menilai pihak-pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan lalu beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat, maka orang tersebut belajar hukum barat, filsafat hukum barat dan budaya hukum barat. Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui dirinya belajar hukum perspektif barat namun apakah harus berpikir dengan perspektif tersebut.

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginan Maju di Pilpres 2024

"Memang konsep dan filosofi hukum barat memang beda dengan Indonesia. Kalau Barat hanya mengenal kerugian individu atau `individual damage`, namun di Indonesia ada kerugian masyarakat atau `communal damage`," ujarnya.

Menurutnya, karena ada kerugian masyarakat tersebut maka jangan heran kalau di Indonesia untuk "membersihkan" individu dari penilaian sosial, diarak keliling. Arsul menilai dalam pasal perzinaan tersebut justru mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri sehingga diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020