POLITIK & PILKADA

Soal Peluang Duet Prabowo-Puan, Pengamat Bilang Begini

Musda DPD II Golkar Solid dan Harmonis, Modal Bagi TP untuk Maju di Pilgub Sulsel

Terpilih Aklamasi, Menantu NA Pimpin Golkar Bantaeng

Sekjen Golkar Sebut Perang Opini Pilpres 2024 Sudah Dimulai

Yel-yel " Taufan Pawe Gubernurku ” Bergemuruh di Hotel Novena Watampone

OLAHRAGA

  1. Tim Dokter Sebut Tidak Ingin Christian Eriksen Meninggal Lagi, Kariernya Berakhir?

  2. Hasil Euro 2020 : Iran Bantai Kamboja Hampir Selusin

  3. Hasil Euro 2020 : Swiss Berbagi Angka dengan Wales

  4. Asisten Pelatih Ungkap Sebab Kekalahan Telak Indonesia dari UEA

  5. Usai Kalahkan Turki di Laga Perdana Euro 2020, Mancini Bilang Begini

  6. Hasil Euro 2020 : Italia Bungkam Turki dengan Skor Telak

  7. Laga Indonesia vs UEA, Hadirkan Fakta Menarik Ini

SELEBRITI

Kejar Lailatul Qadar, Artis Ini Lakukan Itikaf

Akad Nikah Berlangsung Sederhana, UAS Resmi Jadi Suami Fatimah Az Zahra

Nathalie Holscher Dikabarkan Minggat Dari Rumah, Begini Respon Sule

Atta-Aurel Jadi Sorotan Akibat Unggah Video Soal Malam Pertama, Dikritik NU.

Jokowi Jadi Saksi Nikah, Lokasi Pernikahan Atta-Aurel Dijaga Ketat Paspampres

HUKUM & KRIMINAL

  1. Jadi Saksi Di Sidang Agung Sucipto, NA Akui Terima Uang tapi tak terkait Proyek Katanya.

  2. Kasus Benur , Sespri Edhy Prabowo Transfer Uang Rp 1 Miliar Ke rekening Karyawan Toko Durian

  3. Kejati Sultra Dinilai Lamban Eksekusi Dirut PT AKP, Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum Di Sultra

  4. Mahfud MD: Dulu Korupsi Terkoordinir, Sekarang Makin Meluas dan Dilakukan Sendiri-sendiri

  5. Satu Keluarga Kepala Desa di Ilaga Papua Ditembak Mati KKB

Plt Jubir KPK Ungkap Alasan Pimpinan Tidak Hadiri Panggilan Komnas HAM

Nasional | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Juru Bicara KPK Ali Fikri
JAKARTA, JALURINFO,- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik publik kepada pimpinan KPK yang tidak menghadiri undangan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Selasa (8/6/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat kepada Komnas HAM tertanggal 7 Juni 2021 untuk memastikan terlebih dahulu pelanggaran HAM apa yang diduga dilakukan pimpinan terkait pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan TWK telah sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021,” ucap Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2021).

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginan Maju di Pilpres 2024

“Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut,” ucap dia

KPK, kata Ali, menghormati tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM.

Oleh sebab itu, KPK menunggu balasan dari Komnas HAM sebelum menghadiri pemanggilan tersebut.

“Selanjutnya kami menunggu balasan surat yang sudah dikirimkan ke Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 2021 tersebut,” ucap Ali.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merespons tidak hadirnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan di Komnas HAM.




BERITA TERKAIT

Utang LN Terus Meningkat dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Bagaimana dengan Rasio Utang?
HRS Sebut Nama Budi Gunawan dan Tito Karnavian Saat Bacakan Pledoi
Habib Rizieq Bandingkan Tuntutan Jaksa Terhadapnya yang Lebih Berat daripada Djoko Tjandra
Wujudkan Satu Data Kependudukan, Kemendagri dan BPS Kerjasama Garap KTP Digital
BPKH Persilakan Jamaah yang Batal Berangkat Haji Tarik Uangnya
Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran ke DPR Sebesar Rp 1,9 T
Bagaimana Kelanjutan Pasal Perzinaan di RKUHP? Ini Penjelasan Waketum PPP
Meski KPK Tetap Mangkir, Komnas HAM Bisa Simpulkan Soal TWK
Dubes Saudi Luruskan Informasi Soal Pembatalan Haji, Termasuk Penggunaan Vaksin
Akan Diperiksa Sebagai Saksi, Azis Syamsuddin Hadiri Panggilan KPK

TERPOPULER

  1. DPR Tantang Rizal Ramli dan Rocky Gerung Debat Terbuka Soal Dana Haji

  2. Kejati Sultra Dinilai Lamban Eksekusi Dirut PT AKP, Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum Di Sultra

  3. Soal Kabar Dana Haji Dipakai untuk Infrastruktur, Ini Penjelasan Menko PMK

  4. Satu Keluarga Kepala Desa di Ilaga Papua Ditembak Mati KKB

  5. Sketsa- sketsa

    PEMBANGUNAN STADION MATTOANGIN, “MAJU KENA-MUNDUR KENA”
    Catatan Syamsu Nur

  6. Utamakan Keselamatan Jamaah, Kemenag Batalkan Penyelenggaraan Haji 2021

  7. Syamsul Bahri Sebut 3 Kontraktor yang Pernah Titipkan Uang 1 Kardus untuk NA

  8. Kasus Bocornya Data 279 Juta Penduduk, Polri: Diduga Kuat Berasal dari Pembobolan Data BPJS Kesehatan

  9. Tersangka Kasus Korupsi, Mantan Dirut PT Antam Ditahan Kejaksaan Agung

  10. Sempat Terjadi Perselisihan, Pemda Luwu dan Torut Akhirnya Sepakat Soal Batas Wilayah

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  2. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  3. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  4. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  5. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  6. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  7. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  8. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  9. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  10. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  11. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

  12. Wow Harga Ikan di Palopo Melonjak, Tembus 1 Juta Per Gabus

Plt Jubir KPK Ungkap Alasan Pimpinan Tidak Hadiri Panggilan Komnas HAM

Nasional | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Juru Bicara KPK Ali Fikri
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO,- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik publik kepada pimpinan KPK yang tidak menghadiri undangan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Selasa (8/6/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat kepada Komnas HAM tertanggal 7 Juni 2021 untuk memastikan terlebih dahulu pelanggaran HAM apa yang diduga dilakukan pimpinan terkait pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan TWK telah sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021,” ucap Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2021).

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginan Maju di Pilpres 2024

“Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut,” ucap dia

KPK, kata Ali, menghormati tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM.

Oleh sebab itu, KPK menunggu balasan dari Komnas HAM sebelum menghadiri pemanggilan tersebut.

“Selanjutnya kami menunggu balasan surat yang sudah dikirimkan ke Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 2021 tersebut,” ucap Ali.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merespons tidak hadirnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan di Komnas HAM.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020