POLITIK & PILKADA

Duet Anies- Sandi Berpeluang Terulang di Pilpres 2024

Survei Index Indonesia: Dipasangkan dengan Andi Amran Suara Anies dan Ganjar Naik

Peningkatan Jumlah Pemilih Milenial di Sulsel Meroket, Tantangan bagi Parpol

Pimpin Golkar Lutra, Ini Janji-janji Indah Putri Indriani

Musda DPD II, Tiga Srikandi Ini Pimpin Golkar di Sulsel

OLAHRAGA

  1. Rangking FIFA : Belgia Kokoh di Puncak, Inggris Naik ke 3, Indonesia Urutan Berapa?

  2. Liga Champions : Hadapi Juara Liga Turki, Dortmund Andalkan Ketajaman Erling Haland

  3. Liga Champions : Madrid Unggul Jauh Soal Head to Head, Sinyal Bahaya Untuk Inter?

  4. Skuad MU Ogah Makan Junk Food Usai Lihat Pola Makan Ronaldo, Begini Komentar Solskjaer

  5. Pebalap Pertamina Mandalika Gagal Selesaikan Lomba di Sirkuit Aragon

  6. Dua Gol Ronaldo Antarkan MU ke Puncak Klasemen Liga Inggris

  7. Main dengan Ronaldo, Mimpi yang Jadi Kenyataan untuk Lingard

SELEBRITI

Meski Gugat Cerai Suami, Dhena Devanka Akui Masih Sayang Jonathan Frizzy

Aurel Hamil Lagi, Ini Alasan Atta Halilintar Tutupi Kehamilan Istrinya?

Meski Minta Direhab, Polisi Tetap Bawa Kasus Nia Ramadhani ke Pengadilan

Berawal dari `Nyanyian` Sang Sopir, Ini Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

HUKUM & KRIMINAL

  1. Uang Nasabah Raib Hingga Rp110 M, BNI Sebut Pelaku Berebuat Sendiri

  2. Kejaksaan Agung Tetapkan Alex Noerdin sebagai Tersangka

  3. Cara Oknum Pegawai BNI Tipu Dana Nasabah Hingga Rp61,5 Miliar

  4. LK2P Soroti Proyek RSI Takalar Rp13,6 Miliar

  5. Rossi Ungkap 3 Pembalap yang paling Sulit Dikalahkan

Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

Ekonomi | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com BJEK PAJAK. Pedagang telur di PNP sedang merapikan dagangannya, Kamis 10 Juni 2021. Pedagang merasa terbebani jika kebijakan PPN dikenakan untuk sembako. IDRIS PRASETIAWAN/PALOPO POS
PALOPO, JALURINFO.COM - Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya yang bakal diterapkan adalah pajak bahan pokok (sembako). Besaran pajaknya lumayan besar, yakni 12 persen.

Jika jadi diberlakukan, akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya turut kerek naiknya harga-harga.

Wacana pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Seperti dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Nurjannah SE M,Si. Kepada Palopo Pos yang ditemui di ruang kerjanya Fakultas Ekonomi Unanda, Kamis 10 Juni 2021, ia menjelaskan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) bagi masyarakat mampu tentu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah jika masyarakat penghasilan rendah yang disentuh. “Jangankan untuk bayar pajak. Makan saja susah.

Sebaiknya kebijakan pengenaan pajak pada sembako ini sebaiknya ditinjau ulang. Hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti sembako ini harus betul-betul dipikirkan lagi. Apalagi masih dalam suasana pandemi, makan saja susah, apalagi harus bayar pajak,” ujar Nurjannah SE M,Si.

Lanjut Dekan FE Unanda, kebijakan PPN sembako ini bisa saja diterapkan seperti di toko-toko retail modern dan swalayan besar, sedangkan di pasar dan toko kelontong, sebaiknya jangan dulu.

“PPN sembako ini bisa saja diberlakukan di toko retail modern atau swalayan besar. Karena yang datang berbelanja itu cenderung masyarakat berpenghasilan. Sudah jadi gaya hidup. Berbelanja di swalayan kan sudah jelas dikenakan pajak 10%. Beda dengan masyarakat miskin, lebih cenderung berbelanja di toko kelontong, atau di pasar,” sebutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

Nurjannah juga menyebut, sebagai warga negara yang baik tentunya wajib bayar pajak. Dari pajak, pembangunan bisa berjalan, hanya saja negara juga harus betul-betul mengelola pajak masyarakat dengan baik.

“Jangan seperti berita yang kita dengar lewat wakil rakyat di pusat menyoroti anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Hanya untuk membuat naskah kebijakan sampai-sampai menghabiskan ratusan miliar. Uangnya itu dari pajak masyarakat. Miris masyarakat mendengar itu, hanya untuk buat naskah sampai ratusan miliar,” sebutnya.




BERITA TERKAIT

Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London
Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak
2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton
Kabar Terbaru Proyek KA Makassar-Parepare,  Menhub Bahas  dengan Jepang
El Salvador Resmi Gunakan Bitcoin jadi Alat Pembayaran
Indef: Cina Merapat ke Afghanistan karena Ambisi Jalur OBOR
Utang Indonesia Nyaris Tembus 6.000 Triliun, Bahayakah?
Sri Mulyani: Urus Izin Usaha Sekarang Gratis, untuk UKM Tak Ada Persyaratan
Utang Garuda Melonjak 229 Persen, Ini Penyebabnya.
Harga Saham Naik 24%, Kekayaan Pemilik Bukalapak Bertambah Hampir 1 Trilliun dalam Sehari

TERPOPULER

  1. Sketsa-sketsa

    IN MEMORIAM Ir. Haji Fajriaty Muhammadiah General Manajer First Toyota Kalla
    Catatan : Syamsu Nur

  2. YBM PLN Beri Beasiswa Tahfidz An Nur Tompobulu

  3. Sketsa-sketsa

    LAPAS TERBAKAR, PELAJARAN YANG SANGAT MAHAL
    Catatan : Syamsu Nur

  4. Cara Oknum Pegawai BNI Tipu Dana Nasabah Hingga Rp61,5 Miliar

  5. Diminati Banyak Negara, Satu Kilogram Sarang Burung Walet Dihargai Puluhan Juta

  6. WHO Minta Negara Kaya Tahan Suntikan Vaksin Dosis Ketiga

  7. Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London

  8. Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak

  9. Kandidat Terkuat Panglima TNI versi Pengamat

  10. 2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton

RELIGI

Ini Ketentuan Masa Iddah Bagi Muslimah

Alasan Mengapa Dianjurkan Menghindari Debat Menurut Imam Gazhali

Inilah Pekerjaan Terbaik Menurut Rasulullah SAW

Kemenag Jaring 100 Calon Imam Masjid untuk UEA

Mulai 10 Agustus 2021, Arab Saudi Izinkan Jemaah dari Luar Negaranya untuk Umrah

EKONOMI

  1. Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

  2. RUU HKPD: Pemda Dapat Terbitkan Sukuk untuk Membiayai Pembangunan

  3. Diminati Banyak Negara, Satu Kilogram Sarang Burung Walet Dihargai Puluhan Juta

  4. Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London

  5. Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak

  6. 2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton

  7. Kabar Terbaru Proyek KA Makassar-Parepare, Menhub Bahas dengan Jepang

  8. El Salvador Resmi Gunakan Bitcoin jadi Alat Pembayaran

  9. Indef: Cina Merapat ke Afghanistan karena Ambisi Jalur OBOR

  10. Utang Indonesia Nyaris Tembus 6.000 Triliun, Bahayakah?

  11. Sri Mulyani: Urus Izin Usaha Sekarang Gratis, untuk UKM Tak Ada Persyaratan

  12. Utang Garuda Melonjak 229 Persen, Ini Penyebabnya.

Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

Ekonomi | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com BJEK PAJAK. Pedagang telur di PNP sedang merapikan dagangannya, Kamis 10 Juni 2021. Pedagang merasa terbebani jika kebijakan PPN dikenakan untuk sembako. IDRIS PRASETIAWAN/PALOPO POS
Choose Language!
PALOPO, JALURINFO.COM - Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya yang bakal diterapkan adalah pajak bahan pokok (sembako). Besaran pajaknya lumayan besar, yakni 12 persen.

Jika jadi diberlakukan, akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya turut kerek naiknya harga-harga.

Wacana pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Seperti dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Nurjannah SE M,Si. Kepada Palopo Pos yang ditemui di ruang kerjanya Fakultas Ekonomi Unanda, Kamis 10 Juni 2021, ia menjelaskan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) bagi masyarakat mampu tentu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah jika masyarakat penghasilan rendah yang disentuh. “Jangankan untuk bayar pajak. Makan saja susah.

Sebaiknya kebijakan pengenaan pajak pada sembako ini sebaiknya ditinjau ulang. Hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti sembako ini harus betul-betul dipikirkan lagi. Apalagi masih dalam suasana pandemi, makan saja susah, apalagi harus bayar pajak,” ujar Nurjannah SE M,Si.

Lanjut Dekan FE Unanda, kebijakan PPN sembako ini bisa saja diterapkan seperti di toko-toko retail modern dan swalayan besar, sedangkan di pasar dan toko kelontong, sebaiknya jangan dulu.

“PPN sembako ini bisa saja diberlakukan di toko retail modern atau swalayan besar. Karena yang datang berbelanja itu cenderung masyarakat berpenghasilan. Sudah jadi gaya hidup. Berbelanja di swalayan kan sudah jelas dikenakan pajak 10%. Beda dengan masyarakat miskin, lebih cenderung berbelanja di toko kelontong, atau di pasar,” sebutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

Nurjannah juga menyebut, sebagai warga negara yang baik tentunya wajib bayar pajak. Dari pajak, pembangunan bisa berjalan, hanya saja negara juga harus betul-betul mengelola pajak masyarakat dengan baik.

“Jangan seperti berita yang kita dengar lewat wakil rakyat di pusat menyoroti anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Hanya untuk membuat naskah kebijakan sampai-sampai menghabiskan ratusan miliar. Uangnya itu dari pajak masyarakat. Miris masyarakat mendengar itu, hanya untuk buat naskah sampai ratusan miliar,” sebutnya.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020